Membangun Kantor

Bangunan tak layak pakaiKetika pertama kali melihat kantorku yang baru, hatiku langsung miris. Betapa tidak, kantor terkesan kumuh, kotor, dan tak terawat. Papan nama sudah penuh dengan karat. Tulisannya pun nyaris tak terlihat, tertutup dengan rerimbunan pohon mangga. Taman di depan halaman sudah tak berwujud taman lagi. Parit di depan kantor tak disender sehingga terkesan menjijikkan. Arsip data pun berantakan. Padahal ia adalah kantor pemerintah. Milik negara!

Terbayang di kepalaku, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi kantor besar-besaran ini. Hutang pembangunan di kantor sebelumnya saja belum terlunasi. Apakah sekarang aku harus menjadikan SK lagi sebagai jaminan kredit demi pembangunan kantor?! Ah, aku harus berpikir untuk mencari alternatif lain.

Menurut seorang temanku, tak perlu pusing-pusing memikirkan pembangunan kantor. Toh, kantor itu pun bukan milik kita pribadi. Ia adalah milik dan tanggung jawab pemerintah. Jika ada kerusakan, tinggal laporkan saja. Tak perlu kita repot untuk mencari dana sendiri. Nanti salah-salah kita dituduh melakukan korupsi. Mengapa bisa membangun? Dananya dari mana? Wah, repot lagi deh! Baca lebih lanjut

Jokowi, Presiden Pilihanku

Jokowi nepuk batukNun beberapa tahun silam, ketika Jokowi masih menjabat sebagai walikota Solo, aku langsung “jatuh cinta”. Ketika itu hanya sedikit media nasional yang memberitakan sepak terjang. Saat itu, salah satu gebrakannya adalah saat ia berhasil memindahkan para pedagang ke tempat yang baru dengan damai. Tanpa pemberontakan. Tanpa buldoser. Tanpa aksi demonstrasi yang menguras darah dan air mata.

Saat itulah, aku langsung terbersit dalam hati, “Andaikan orang ini menjadi presiden, sungguh ia menjadi pemimpin idamanku.” Tapi harapan itu hanya tersimpan dalam hati. Terbayang betapa jauhnya jalan sang walikota menuju kursi presiden. Apalagi ia “hanyalah” seorang walikota yang ndeso dan tidak diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Saya mengubur dalam-dalam impian itu. Kuanggap, impian itu hanyalah utopia di tengah hiruk-pikuk dunia politik yang sarat dengan keculasan. Baca lebih lanjut

Wartawan Gadungan

ID Card Wartawan Gadungan

ID Card Wartawan Gadungan

Kemarin (17/6/2014) merupakan hari yang paling menyita pikiranku. Pada hari itulah, seorang oknum wartawan bodrek berhasil “memeras” diriku dan mengantongi uang Rp. 100.000,-. Bukan pada jumlah uang yang membuat diriku menjadi terkuras pikiran. Tapi pada tindakan diriku yang mau saja mengikuti kemauan oknum wartawan untuk memberikan uang.

Memang banyak cara untuk mencari uang, termasuk dengan cara memeras dengan berkedok sebagai wartawan gadungan. Dengan berlagak melakukan wawancara dan mengambil foto diriku, si wartawan pun melakukan aksinya. Ia bertanya-tanya soal tarif nikah. Tentu saja saya menjawab, bahwa tarif pencatatan nikah yang resmi adalah Rp. 30.000 sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004. Tapi sang tetap tidak percaya dengan tarif yang saya sampaikan. Baca lebih lanjut

Pejabat

clekit-feb0210

Para raja atau ratu, sejak zaman dulu hingga sekarang, niscaya digambarkan sebagai sosok orang yang kaya. Mereka menguasai dan memiliki tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Para rakyat harus membayar pajak atau sewa kepada raja atau ratu yang notabene sebagai pemilik dari tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini, negara menjadi personifikasi sang raja atau ratu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh raja Prancis di masa lalu, Louis XIV, “L`etat, c’set moi.” Negara adalah saya. Pemasukan keuangan negara adalah pemasukan keuangan sang raja. Uang negara adalah uang raja. Tak ayal, raja pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Meskipun mungkin rakyatnya sendiri masih banyak terjerat dalam tali kemiskinan.

Dalam konsep negara modern, pemimpin negara bukanlah berarti pemilik negara. Harta kekayaan negara bukanlah harta kekayaan sang raja, namun harta milik seluruh rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Kekayaan negara dipergunakan sebesar mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Kalaupun sang pemimpin menjadi kaya, hal itu bukan karena ia memiliki seluruh kekayaan negara, tapi karena ia digaji besar oleh negara. Baca lebih lanjut

Mudik

atu keluarga melambaikan tangan dari dalambus ketika mengikuti mudik gratis Sido Muncul di Kemayoran, JakartaMenjadi orang yang tinggal jauh dari kampung halaman, memang sesuatu yang memilukan hati. Terutama saat-saat menjelang Lebaran. Terbayang betapa besarnya ongkos yang harus digelontorkan untuk mewujudkan keinginan mudik. Rasa rindu kampung halaman yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, semakin membuncah. Tapi apalah daya. Jarak yang jauh, terpisah oleh laut dan samudera, membuat ongkos perjalanan menjadi tidak murah.

Tinggal di perantauan memang sebuah pilihan. Hujan emas di negeri orang, masih enak hujan batu di negeri sendiri. Begitulah pepatah yang sering kita dengar. Tinggal di perantauan nun jauh dari kampung halaman, tak selalu menjanjikan kehidupan menjadi lebih baik dan pundi-pundi uang semakin tebal. Kesuksesan yang didambakan tatkala merantau ke negeri orang ternyata memerlukan proses yang panjang. Menguras keringat serta air mata. Sudah berpuluh-puluh tahun di negeri orang tidak menjadi jaminan bahwa kesuksesan itu sudah berada di genggaman dan kantong semakin tebal. Baca lebih lanjut

Politik Birokrasi

perebutan kerusiBagi sebagian orang, jabatan dan pangkat memang sangat menggiurkan. Mereka menduga, jabatan bisa menolong untuk meraih kekayaan, kekuasaan, popularitas, fasilitas, dan lain-lain. Karena dugaan itulah, jabatan pun diraih dengan segala cara. Bahkan jika perlu, teman sendiri pun bisa dikorbankan untuk merebut jabatan itu. Seperti itu pula yang tampaknya dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Amran. Ia baru saja menjadi korban dari kejamnya politik birokrasi dalam kompetisi memperebutkan jabatan.

Alkisah, Amran mendapatkan berita dari atasannya bahwa ia akan diikutsertakan dalam fit and proper test untuk menjadi calon pejabat di sebuah instansi pemerintahan. Dengan suka ria, ia menyambut kabar gembira tersebut. Ia pun ditunjukkan surat panggilan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nama Amran tertera jelas di surat panggilan itu sebagai salah satu utusan dari daerahnya. Baca lebih lanjut

Tudingan Pungli di KUA: Suara dari Seorang Penghulu

Tudingan pungli di KUA yang marak diberitakan beberapa hari ini membuat saya menjadi sulit tidur. Sungguh, tudingan itu bagaikan sebuah palu godam yang menghantam diri saya dengan telak. Sebagai seorang penghulu, saya tahu persis bahwa tidak semua tudingan itu benar. Meski saya juga tak bisa membantah bahwa sebagian tudingan itu adalah benar ada adanya.

Biaya Pencatatan Nikah Beda dengan Biaya Nikah

Masyarakat sering tidak bisa membedakan antara biaya pencatatan nikah dengan biaya nikah. Biaya pencatatan nikah memang Rp. 30.000. Tapi biaya nikah bisa mencapai ratusan atau bahkan milyaran rupiah. Besar kecilnya biaya nikah tergantung kemampuan orang masing-masing. Biaya nikah meliputi cetak undangan, konsumsi para tamu, sewa gedung, sewa tenda, soundsystem, sewa hiburan, dan lain-lain, termasuk biaya pencatatan nikah.

Pencatatan nikah hanyalah salah satu kegiatan dari seluruh rangkaian upacara pernikahan. Tugas pencatatan nikah itu dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN/Penghulu). Pencatatan nikah sendiri adalah ujung dari sebuah rangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban PPN/Penghulu. Kegiatan itu diawali dengan proses pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, pemeriksaan kelengkapan syarat dan rukun pernikahan, pengumuman kehendak nikah selama rentang waktu 10 hari kerja, kursus calon pengantin, baru kemudian pencatatan nikah setelah akad nikah. Tentu saja, pencatatan itu bisa dilakukan jika tak ada halangan untuk dilakukan akad nikah.

Meski PPN/Penghulu hanya bertugas untuk menghadiri, mengawasi, dan mencatat sebuah akad pernikahan, namun kenyataannya banyak juga tugas-tugas lain yang dilakukan. Tugas-tugas lain itu seperti menjadi pembaca acara, sambutan tuan rumah, khutbah nikah, mewakili wali untuk melaksanakan ijab kabul akad nikah dengan pengantin laki-laki, dan pembacaan doa. Padahal tugas-tugas itu bukanlah kewajiban dari PPN/Penghulu dan tak dibiayai oleh negara. Namun seringkali di lapangan, tugas-tugas itu seolah merupakan kewajiban PPN/Penghulu. Ketika petugas diundang ke tempat akad, masyarakat menganggap bahwa petugaslah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ijab kabul dengan penganten laki-laki. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.