Perseteruan KPK vs POLRI. Skor Sementara 2 : 1 untuk POLRI

Akhirnya, Presiden Joko Widowo mengambil keputusan untuk menyikapi polemik KPK vs Polri. Sang Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Beliau lantas mengajukan calon baru untuk jabatan Kapoliri, yaitu Badroodin Haiti, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Di sisi lain, beliau juga memberhentikan dua pimpinan KPK, yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

Keputusan sang presiden ini merupakan sebuah pilihan yang tak sepenuhnya win-win solutions. Dari kedua kubu, KPK dan Polri sama-sama merasakan betapa “garangnya” sikap Jokowi. Budi Gunawan yang sempat dijadikan tersangka oleh KPK akhirnya tak jadi dilantik sebagai Kapolri. Di lain pihak, Bambang Widjojanto dan Abraham yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, akhirnya juga diberhentikan sebagai pimpinan KPK. Dengan kata lain, “keinginan” dari kedua belah pihak sama-sama tidak dikabulkan oleh sang presiden. Keinginan dari kubu Polri agar Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri akhirnya tidak tercapai. Begitu pula keinginan agar Bambang Widjojanto dan Abraham Samad tetap sebagai komisioner KPK juga tidak tercapai.

Membangun Kantor

Ketika pertama kali melihat kantorku yang baru, hatiku langsung miris. Betapa tidak, kantor terkesan kumuh, kotor, dan tak terawat. Papan nama sudah penuh dengan karat. Tulisannya pun nyaris tak terlihat, tertutup dengan rerimbunan pohon mangga. Taman di depan halaman sudah tak berwujud taman lagi. Parit di depan kantor tak disender sehingga terkesan menjijikkan. Arsip data pun berantakan. Padahal ia adalah kantor pemerintah. Milik negara!

Terbayang di kepalaku, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi kantor besar-besaran ini. Hutang pembangunan di kantor sebelumnya saja belum terlunasi. Apakah sekarang aku harus menjadikan SK lagi sebagai jaminan kredit demi pembangunan kantor?! Ah, aku harus berpikir untuk mencari alternatif lain.

Menurut seorang temanku, tak perlu pusing-pusing memikirkan pembangunan kantor. Toh, kantor itu pun bukan milik kita pribadi. Ia adalah milik dan tanggung jawab pemerintah. Jika ada kerusakan, tinggal laporkan saja. Tak perlu kita repot untuk mencari dana sendiri. Nanti salah-salah kita dituduh melakukan korupsi. Mengapa bisa membangun? Dananya dari mana? Wah, repot lagi deh!

Jokowi, Presiden Pilihanku

Nun beberapa tahun silam, ketika Jokowi masih menjabat sebagai walikota Solo, aku langsung “jatuh cinta”. Ketika itu hanya sedikit media nasional yang memberitakan sepak terjang. Saat itu, salah satu gebrakannya adalah saat ia berhasil memindahkan para pedagang ke tempat yang baru dengan damai. Tanpa pemberontakan. Tanpa buldoser. Tanpa aksi demonstrasi yang menguras darah dan air mata.

Saat itulah, aku langsung terbersit dalam hati, “Andaikan orang ini menjadi presiden, sungguh ia menjadi pemimpin idamanku.” Tapi harapan itu hanya tersimpan dalam hati. Terbayang betapa jauhnya jalan sang walikota menuju kursi presiden. Apalagi ia “hanyalah” seorang walikota yang ndeso dan tidak diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Saya mengubur dalam-dalam impian itu. Kuanggap, impian itu hanyalah utopia di tengah hiruk-pikuk dunia politik yang sarat dengan keculasan.

Wartawan Gadungan

ID Card Wartawan Gadungan

Kemarin (17/6/2014) merupakan hari yang paling menyita pikiranku. Pada hari itulah, seorang oknum wartawan bodrek berhasil “memeras” diriku dan mengantongi uang Rp. 100.000,-. Bukan pada jumlah uang yang membuat diriku menjadi terkuras pikiran. Tapi pada tindakan diriku yang mau saja mengikuti kemauan oknum wartawan untuk memberikan uang.

Memang banyak cara untuk mencari uang, termasuk dengan cara memeras dengan berkedok sebagai wartawan gadungan. Dengan berlagak melakukan wawancara dan mengambil foto diriku, si wartawan pun melakukan aksinya. Ia bertanya-tanya soal tarif nikah. Tentu saja saya menjawab, bahwa tarif pencatatan nikah yang resmi adalah Rp. 30.000 sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004. Tapi sang tetap tidak percaya dengan tarif yang saya sampaikan.

Pejabat

Para raja atau ratu, sejak zaman dulu hingga sekarang, niscaya digambarkan sebagai sosok orang yang kaya. Mereka menguasai dan memiliki tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Para rakyat harus membayar pajak atau sewa kepada raja atau ratu yang notabene sebagai pemilik dari tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini, negara menjadi personifikasi sang raja atau ratu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh raja Prancis di masa lalu, Louis XIV, “L`etat, c’set moi.” Negara adalah saya. Pemasukan keuangan negara adalah pemasukan keuangan sang raja. Uang negara adalah uang raja. Tak ayal, raja pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Meskipun mungkin rakyatnya sendiri masih banyak terjerat dalam tali kemiskinan.

Dalam konsep negara modern, pemimpin negara bukanlah berarti pemilik negara. Harta kekayaan negara bukanlah harta kekayaan sang raja, namun harta milik seluruh rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Kekayaan negara dipergunakan sebesar mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Kalaupun sang pemimpin menjadi kaya, hal itu bukan karena ia memiliki seluruh kekayaan negara, tapi karena ia digaji besar oleh negara.

Mudik

Menjadi orang yang tinggal jauh dari kampung halaman, memang sesuatu yang memilukan hati. Terutama saat-saat menjelang Lebaran. Terbayang betapa besarnya ongkos yang harus digelontorkan untuk mewujudkan keinginan mudik. Rasa rindu kampung halaman yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, semakin membuncah. Tapi apalah daya. Jarak yang jauh, terpisah oleh laut dan samudera, membuat ongkos perjalanan menjadi tidak murah.

Tinggal di perantauan memang sebuah pilihan. Hujan emas di negeri orang, masih enak hujan batu di negeri sendiri. Begitulah pepatah yang sering kita dengar. Tinggal di perantauan nun jauh dari kampung halaman, tak selalu menjanjikan kehidupan menjadi lebih baik dan pundi-pundi uang semakin tebal. Kesuksesan yang didambakan tatkala merantau ke negeri orang ternyata memerlukan proses yang panjang. Menguras keringat serta air mata. Sudah berpuluh-puluh tahun di negeri orang tidak menjadi jaminan bahwa kesuksesan itu sudah berada di genggaman dan kantong semakin tebal.

Politik Birokrasi

Bagi sebagian orang, jabatan dan pangkat memang sangat menggiurkan. Mereka menduga, jabatan bisa menolong untuk meraih kekayaan, kekuasaan, popularitas, fasilitas, dan lain-lain. Karena dugaan itulah, jabatan pun diraih dengan segala cara. Bahkan jika perlu, teman sendiri pun bisa dikorbankan untuk merebut jabatan itu. Seperti itu pula yang tampaknya dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Amran. Ia baru saja menjadi korban dari kejamnya politik birokrasi dalam kompetisi memperebutkan jabatan.

Alkisah, Amran mendapatkan berita dari atasannya bahwa ia akan diikutsertakan dalam fit and proper test untuk menjadi calon pejabat di sebuah instansi pemerintahan. Dengan suka ria, ia menyambut kabar gembira tersebut. Ia pun ditunjukkan surat panggilan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nama Amran tertera jelas di surat panggilan itu sebagai salah satu utusan dari daerahnya.