Membangun Kantor

Bangunan tak layak pakaiKetika pertama kali melihat kantorku yang baru, hatiku langsung miris. Betapa tidak, kantor terkesan kumuh, kotor, dan tak terawat. Papan nama sudah penuh dengan karat. Tulisannya pun nyaris tak terlihat, tertutup dengan rerimbunan pohon mangga. Taman di depan halaman sudah tak berwujud taman lagi. Parit di depan kantor tak disender sehingga terkesan menjijikkan. Arsip data pun berantakan. Padahal ia adalah kantor pemerintah. Milik negara!

Terbayang di kepalaku, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi kantor besar-besaran ini. Hutang pembangunan di kantor sebelumnya saja belum terlunasi. Apakah sekarang aku harus menjadikan SK lagi sebagai jaminan kredit demi pembangunan kantor?! Ah, aku harus berpikir untuk mencari alternatif lain.

Menurut seorang temanku, tak perlu pusing-pusing memikirkan pembangunan kantor. Toh, kantor itu pun bukan milik kita pribadi. Ia adalah milik dan tanggung jawab pemerintah. Jika ada kerusakan, tinggal laporkan saja. Tak perlu kita repot untuk mencari dana sendiri. Nanti salah-salah kita dituduh melakukan korupsi. Mengapa bisa membangun? Dananya dari mana? Wah, repot lagi deh! Baca lebih lanjut

Iklan

Wartawan Gadungan

ID Card Wartawan Gadungan

ID Card Wartawan Gadungan

Kemarin (17/6/2014) merupakan hari yang paling menyita pikiranku. Pada hari itulah, seorang oknum wartawan bodrek berhasil “memeras” diriku dan mengantongi uang Rp. 100.000,-. Bukan pada jumlah uang yang membuat diriku menjadi terkuras pikiran. Tapi pada tindakan diriku yang mau saja mengikuti kemauan oknum wartawan untuk memberikan uang.

Memang banyak cara untuk mencari uang, termasuk dengan cara memeras dengan berkedok sebagai wartawan gadungan. Dengan berlagak melakukan wawancara dan mengambil foto diriku, si wartawan pun melakukan aksinya. Ia bertanya-tanya soal tarif nikah. Tentu saja saya menjawab, bahwa tarif pencatatan nikah yang resmi adalah Rp. 30.000 sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004. Tapi sang tetap tidak percaya dengan tarif yang saya sampaikan. Baca lebih lanjut

Politik Birokrasi

perebutan kerusiBagi sebagian orang, jabatan dan pangkat memang sangat menggiurkan. Mereka menduga, jabatan bisa menolong untuk meraih kekayaan, kekuasaan, popularitas, fasilitas, dan lain-lain. Karena dugaan itulah, jabatan pun diraih dengan segala cara. Bahkan jika perlu, teman sendiri pun bisa dikorbankan untuk merebut jabatan itu. Seperti itu pula yang tampaknya dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Amran. Ia baru saja menjadi korban dari kejamnya politik birokrasi dalam kompetisi memperebutkan jabatan.

Alkisah, Amran mendapatkan berita dari atasannya bahwa ia akan diikutsertakan dalam fit and proper test untuk menjadi calon pejabat di sebuah instansi pemerintahan. Dengan suka ria, ia menyambut kabar gembira tersebut. Ia pun ditunjukkan surat panggilan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nama Amran tertera jelas di surat panggilan itu sebagai salah satu utusan dari daerahnya. Baca lebih lanjut

Tudingan Pungli di KUA: Suara dari Seorang Penghulu

Tudingan pungli di KUA yang marak diberitakan beberapa hari ini membuat saya menjadi sulit tidur. Sungguh, tudingan itu bagaikan sebuah palu godam yang menghantam diri saya dengan telak. Sebagai seorang penghulu, saya tahu persis bahwa tidak semua tudingan itu benar. Meski saya juga tak bisa membantah bahwa sebagian tudingan itu adalah benar ada adanya.

Biaya Pencatatan Nikah Beda dengan Biaya Nikah

Masyarakat sering tidak bisa membedakan antara biaya pencatatan nikah dengan biaya nikah. Biaya pencatatan nikah memang Rp. 30.000. Tapi biaya nikah bisa mencapai ratusan atau bahkan milyaran rupiah. Besar kecilnya biaya nikah tergantung kemampuan orang masing-masing. Biaya nikah meliputi cetak undangan, konsumsi para tamu, sewa gedung, sewa tenda, soundsystem, sewa hiburan, dan lain-lain, termasuk biaya pencatatan nikah.

Pencatatan nikah hanyalah salah satu kegiatan dari seluruh rangkaian upacara pernikahan. Tugas pencatatan nikah itu dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN/Penghulu). Pencatatan nikah sendiri adalah ujung dari sebuah rangkaian kegiatan yang menjadi kewajiban PPN/Penghulu. Kegiatan itu diawali dengan proses pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, pemeriksaan kelengkapan syarat dan rukun pernikahan, pengumuman kehendak nikah selama rentang waktu 10 hari kerja, kursus calon pengantin, baru kemudian pencatatan nikah setelah akad nikah. Tentu saja, pencatatan itu bisa dilakukan jika tak ada halangan untuk dilakukan akad nikah.

Meski PPN/Penghulu hanya bertugas untuk menghadiri, mengawasi, dan mencatat sebuah akad pernikahan, namun kenyataannya banyak juga tugas-tugas lain yang dilakukan. Tugas-tugas lain itu seperti menjadi pembaca acara, sambutan tuan rumah, khutbah nikah, mewakili wali untuk melaksanakan ijab kabul akad nikah dengan pengantin laki-laki, dan pembacaan doa. Padahal tugas-tugas itu bukanlah kewajiban dari PPN/Penghulu dan tak dibiayai oleh negara. Namun seringkali di lapangan, tugas-tugas itu seolah merupakan kewajiban PPN/Penghulu. Ketika petugas diundang ke tempat akad, masyarakat menganggap bahwa petugaslah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ijab kabul dengan penganten laki-laki. Baca lebih lanjut

Korban Nikah Sirri dan Poligami

Akhir-akhir ini muncul kontroversi di tengah masyarakat tentang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan atau sering populer disebut RUU Nikah Sirri. Terkait hal itu, aku teringat dengan sebuah kasus yang pernah kualami. Kasus itu mungkin bisa dijadikan renungan buat kita betapa pentingnya aturan dan sanksi yang tegas dalam bidang pernikahan.

Suatu hari, seorang perempuan paruh baya datang ke kantorku dengan wajah muram. Aku jelas mengenalnya karena ia tinggal satu blok dengannya.

“Gimana, Mbak? Ada apa?” tanyaku sembari mempersilakan duduk di kursi tamu kantor.

“Mau legalisir, Mas, untuk buat akta kelahiran anak,” sahutnya seraya mengulurkan sebuah buku nikah.

“Sini saya lihat,” kataku sambil memeriksa buku nikah. Baca lebih lanjut

Balada Cinta Mamat dan Ratna

Pemuda itu sebut saja bernama Mamat. Ia hanyalah pemuda kampung yang terlahir dari keluarga tak berpunya. Rumahnya terletak persis di pinggir kali. Mungkin lebih tepat disebut gudang daripada rumah. Tipenya adalah RSSSSS. Rumah Sangat Sempit Sehingga Sulit Selonjor.

Dengan gaya bicaranya yang luwes dan santun, Mamat memang mudah bergaul. Tak aneh, jika ia mudah berteman dengan para gadis sekampung meski tampangnya tidak seganteng artis Nicholas Saputra. Ia juga ringan tangan jika dimintai tolong oleh orang lain.

Suatu hari, usai melaksanakan tugas di sebuah akad nikah, saya didekati Mamat. Ia pun bercerita banyak tentang kisah kasihnya yang tak seindah roman picisan. Mamat menjalin cinta dengan Ratna, seorang gadis Yogya lulusan D3 UGM. Gadis pujaannya itu bekerja sebagai guru PNS di sebuah SD. Umurnya 3 tahun di atas Mamat. Baca lebih lanjut

Provokasi

Seorang teman memprovokasi diriku agar berani memprotes tindakan atasanku yang “menguasai” uang sumbangan rutin untuk operasional kantor. Sebagai orang sering mewakili atasannya, temanku itu memang sudah mengetahui adanya pencairan uang sumbangan operasional untuk setiap kantor di tiap kecamatan. Ia sendiri sudah mencairkan sumbangan untuk kantornya.

“Jangan mau dibohongi terus-terusan! Uang itu bukan milik atasanmu! Jangan hanya dikuasai sendiri aja. Itu uang untuk kita semua. Kepentingan kantor! Itu sudah zalim namanya! Harus berani dilawan! Uangnya jangan hanya dimakan si bos aja. Tapi juga dibagi-bagi kepada bawahan. Kan lumayan untuk Lebaran!” Demikian salah satu kalimat provokatif yang dilontarkan sang teman padaku lewat telepon kemarin sore.

Aku hanya mengiyakan dan terkadang ikut mengungkapkan kalimat persetujuan. Emosiku sempat terbakarnya juga dengan provokasi tersebut. Wah, gila juga. Demikian yang kupikirkan. Namun ada juga kalimat yang membuatku masygul: “…Uangnya jangan hanya dimakan si bos aja. Tapi juga dibagi-bagi kepada bawahan. Kan lumayan untuk Lebaran!” Baca lebih lanjut