Pejabat

clekit-feb0210

Para raja atau ratu, sejak zaman dulu hingga sekarang, niscaya digambarkan sebagai sosok orang yang kaya. Mereka menguasai dan memiliki tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Para rakyat harus membayar pajak atau sewa kepada raja atau ratu yang notabene sebagai pemilik dari tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini, negara menjadi personifikasi sang raja atau ratu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh raja Prancis di masa lalu, Louis XIV, “L`etat, c’set moi.” Negara adalah saya. Pemasukan keuangan negara adalah pemasukan keuangan sang raja. Uang negara adalah uang raja. Tak ayal, raja pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Meskipun mungkin rakyatnya sendiri masih banyak terjerat dalam tali kemiskinan.

Dalam konsep negara modern, pemimpin negara bukanlah berarti pemilik negara. Harta kekayaan negara bukanlah harta kekayaan sang raja, namun harta milik seluruh rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Kekayaan negara dipergunakan sebesar mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Kalaupun sang pemimpin menjadi kaya, hal itu bukan karena ia memiliki seluruh kekayaan negara, tapi karena ia digaji besar oleh negara. Baca lebih lanjut

Iklan

Politik Birokrasi

perebutan kerusiBagi sebagian orang, jabatan dan pangkat memang sangat menggiurkan. Mereka menduga, jabatan bisa menolong untuk meraih kekayaan, kekuasaan, popularitas, fasilitas, dan lain-lain. Karena dugaan itulah, jabatan pun diraih dengan segala cara. Bahkan jika perlu, teman sendiri pun bisa dikorbankan untuk merebut jabatan itu. Seperti itu pula yang tampaknya dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Amran. Ia baru saja menjadi korban dari kejamnya politik birokrasi dalam kompetisi memperebutkan jabatan.

Alkisah, Amran mendapatkan berita dari atasannya bahwa ia akan diikutsertakan dalam fit and proper test untuk menjadi calon pejabat di sebuah instansi pemerintahan. Dengan suka ria, ia menyambut kabar gembira tersebut. Ia pun ditunjukkan surat panggilan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nama Amran tertera jelas di surat panggilan itu sebagai salah satu utusan dari daerahnya. Baca lebih lanjut

Provokasi

Seorang teman memprovokasi diriku agar berani memprotes tindakan atasanku yang “menguasai” uang sumbangan rutin untuk operasional kantor. Sebagai orang sering mewakili atasannya, temanku itu memang sudah mengetahui adanya pencairan uang sumbangan operasional untuk setiap kantor di tiap kecamatan. Ia sendiri sudah mencairkan sumbangan untuk kantornya.

“Jangan mau dibohongi terus-terusan! Uang itu bukan milik atasanmu! Jangan hanya dikuasai sendiri aja. Itu uang untuk kita semua. Kepentingan kantor! Itu sudah zalim namanya! Harus berani dilawan! Uangnya jangan hanya dimakan si bos aja. Tapi juga dibagi-bagi kepada bawahan. Kan lumayan untuk Lebaran!” Demikian salah satu kalimat provokatif yang dilontarkan sang teman padaku lewat telepon kemarin sore.

Aku hanya mengiyakan dan terkadang ikut mengungkapkan kalimat persetujuan. Emosiku sempat terbakarnya juga dengan provokasi tersebut. Wah, gila juga. Demikian yang kupikirkan. Namun ada juga kalimat yang membuatku masygul: “…Uangnya jangan hanya dimakan si bos aja. Tapi juga dibagi-bagi kepada bawahan. Kan lumayan untuk Lebaran!” Baca lebih lanjut