Membangun Kantor

Bangunan tak layak pakaiKetika pertama kali melihat kantorku yang baru, hatiku langsung miris. Betapa tidak, kantor terkesan kumuh, kotor, dan tak terawat. Papan nama sudah penuh dengan karat. Tulisannya pun nyaris tak terlihat, tertutup dengan rerimbunan pohon mangga. Taman di depan halaman sudah tak berwujud taman lagi. Parit di depan kantor tak disender sehingga terkesan menjijikkan. Arsip data pun berantakan. Padahal ia adalah kantor pemerintah. Milik negara!

Terbayang di kepalaku, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi kantor besar-besaran ini. Hutang pembangunan di kantor sebelumnya saja belum terlunasi. Apakah sekarang aku harus menjadikan SK lagi sebagai jaminan kredit demi pembangunan kantor?! Ah, aku harus berpikir untuk mencari alternatif lain.

Menurut seorang temanku, tak perlu pusing-pusing memikirkan pembangunan kantor. Toh, kantor itu pun bukan milik kita pribadi. Ia adalah milik dan tanggung jawab pemerintah. Jika ada kerusakan, tinggal laporkan saja. Tak perlu kita repot untuk mencari dana sendiri. Nanti salah-salah kita dituduh melakukan korupsi. Mengapa bisa membangun? Dananya dari mana? Wah, repot lagi deh! Baca lebih lanjut

Iklan

Pejabat

clekit-feb0210

Para raja atau ratu, sejak zaman dulu hingga sekarang, niscaya digambarkan sebagai sosok orang yang kaya. Mereka menguasai dan memiliki tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Para rakyat harus membayar pajak atau sewa kepada raja atau ratu yang notabene sebagai pemilik dari tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini, negara menjadi personifikasi sang raja atau ratu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh raja Prancis di masa lalu, Louis XIV, “L`etat, c’set moi.” Negara adalah saya. Pemasukan keuangan negara adalah pemasukan keuangan sang raja. Uang negara adalah uang raja. Tak ayal, raja pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Meskipun mungkin rakyatnya sendiri masih banyak terjerat dalam tali kemiskinan.

Dalam konsep negara modern, pemimpin negara bukanlah berarti pemilik negara. Harta kekayaan negara bukanlah harta kekayaan sang raja, namun harta milik seluruh rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Kekayaan negara dipergunakan sebesar mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Kalaupun sang pemimpin menjadi kaya, hal itu bukan karena ia memiliki seluruh kekayaan negara, tapi karena ia digaji besar oleh negara. Baca lebih lanjut